HIDUP, HARUS PUNYA RASHA TIDAK PUNYA RASHA PUNYA

Analisis Standar Belanja

A. ANALISIS  STANDAR  BELANJA

1. DEFINISI OPERASIONAL KOMPONEN-KOMPONEN SAB

Untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan SAB, maka bentuk standar SAB disajikan dalam format yang sama setiap jenis SAB. Komponen-komponen tersebut dijelaskan secara detil dalam bentuk definisi operasional.

Istilah-istilah yang dimaksud dalam format SAB adalah

a. Deskripsi

Deskripsi  merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu SAB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis SAB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis SAB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.

b. Pengendali belanja ( cost driver )

Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya / belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu SAB dengan SAB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya / belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

c. Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost )

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

Contoh :

Belanja tetap = Rp 44.141.300,00 per kegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan    kegiatan    tersebut    (satu kegiatan)   adalah   sebesar Rp 44.141.300,00.

d. Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variable Cost )

Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variable.

Nilai belanja variable merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variable dengan pengendali belanja ( cost driver ). Bobot/indeks menunjukkan pembobotan kategori dari suatu aktivitas yang akan dilakukan yang meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain. Apabila ditemui pernyataan “ disesuaikan dengan “ maka hal ini menunjukkan bahwa perhitungan belanja variable harus dikalikan dengan bobot masing-masing.

Contoh :

Belanja variable= Rp 6.100,00 per Jumlah Peserta

Diklat per Jumlah jpl disesuaikan dengan jenis even.

Artinya :  Bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 6.100,00 untuk setiap jumlah peserta diklat dan setiap jumlah jam pelajaran (jpl) Serta disesuaikan dengan bobot jenis evennya (contoh perhitungan: lihat teknik penggunaan SAB).

e. Formula perhitugan Belanja Total

Merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variable.

f. Batasan Akolasi Obyek Belanja

Batasan Akolasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

Contoh :

Proporsi Belanja bahan material: 7,77 %, maka besarnya Belanja bahan material adalah 7,77% x belanja total.

2. TEKNIK PENGGUNAAN SAB

SAB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan SAB adalah sebagai berikut :

  1. Satuan kerja harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis SAB yang mana dari daftar SAB yang tersedia ;
  2. Satuan kerja harus mengetahui apa yang menjadi pengendali belanja (cost driver) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mereka mampu membedakan antara belanja tetap (fixed cost) dan belanja variable (variable cost);
  3. Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
  4. Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yaitu penjumlahan belanja tetap dan belanja variable. Belanja tetap telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan sedangkan belanja variable harus dihitung oleh penyusun anggaran dengan menggunakan rumus yang disediakan menyesuaikan dengan target kinerja yang direncanakan.
  5. Setelah diperoleh besarnya total belanja untuk suatu kegiatan,selanjutnya total belanja dialokasikan menurut proporsi belanja yang telah ditentukan pada masing-masing SAB.Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan proporsi rata-rata atau angka diantara batas bawah dan batas atas.

Proporsi rata-rata merupakan alokasi beban belanja untuk masing-masing obyek belanja dari belanja total yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.Satuan kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan proporsi belanja rata-rata sebagaimana yang disajikan dalam table pada masing-masing SAB.Total proporsi allokasi belanja ini akan berjulmlah 100 %.

Contoh :

Alokasi rata-rata untuk belanja bahan material adalah 7,77 %,maka proporsi untuk belanja bahan material adalah 7,77% x balanja total.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat juga tidak menggunakan proporsi belanja rata-rata apabila mereka perlu melakukan penambahan atau pengurangan belanja pada komponen-komponen tertentu.Hal ini dilakukan dengan cara menggeser proporsi/nilai nominal anggaran pada masing-masing obyek belanja dengan menggunakan nilai diantara batas bawah dan batas atas.

Contoh :

Rentang batas bawah-batas atas untuk belanja bahan material adalah 3,27%-12,26%,ini berarti bahwa para penyusun aggaran dapat mengalokasikan belanja bahan material sebesar batas bawah 3,27% atau batas atas 12,26% atau diantara rentang proporsi tersebut. Namun yang harus diingat adalah bahwa jumlah total proporsi belanja tidak boleh melebihi 100% dan harus tetap 100%.

B. STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Definisi Operasional

  1. Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan pedoman pembakuan barang dan jasa merurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.
  2. Merupakan harga satuan tertinggi setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Penggunaan SHBJ

  1. Standar Harga Barang dan Jasa  yang diatur adalah batasan tertinggi, artinya di dalam satuan harga dimaksud telah memuat unsur pajak, unsur biaya pengangkutan atau unsur biaya lainnya. Pengadaan barang dan jasa yang melebihi harga patokan ataupun pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam darfar, tatacara pengadaannya harus melalui ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.
  2. Pengecualian harga dari pengadaan barang dan jasa , dapat dilakukan apabila pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dan digunakan diluar provinsi DIY. Terhadap pengadaan yang demikian maka standar yang digunakan adalah harga standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ditempat di mana pengadaan tersebut dilakukan.

Susunan SHBJ

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur susunan/ tata urutan daftar harga barang maupun jasa. Namun demikian untuk memudahkan pengguna dalam mencari harga barang/jasa yang dibutuhkan perlu disusun secara sistematis.

Dalam SHBJ yang disusun oleh Biro Organisasi Setda Prvinsi DIY, susunan SHBJ diatur sebagai berikut :

    • Kelompok Jasa

Memuat  jasa-jasa  yang secara umum digunakan oleh setiap SKPD. Dalam kelompok jasa ini ada juga jasa yang penggunaannya hanya diperuntukkan bagi instansi tertentu. Namun demikian apabila ada SKPD yang memerluka jasa tersebut, memungkinkan untuk menggunakan jasa yang bersifat khusus tersebut..

    • Kelompok Jasa Konstruksi

Memuat  jasa-jasa yang secara umum mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di bidang ke-kimpraswil-an. Namun demikian dalam kelompok ini juga memuat pengadaan barang dan jasa pemborongan umum lainnya.

    • Kelompok Barang.

Memuat barang-barang baik yang secara umum digunakan oleh setiap SKPD maupun barang-barang yang khusus dibutuhkan oleh SKPD tertentu. Susunan penyajian daftar barang diatur dari barang-barang yang bersifat umum dan digunakan oleh setiap SKPD, sampai barang-barang yang bersifat khusus yang digunakan oleh SKPD tertentu.

C. PENGGUNAAN ASB DAN SHBJ DALAM PENGANGGARAN

Dalam penyusunan RKA-SKPD setiap unsur belanja harus didasarkan atas aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, baik kode rekening, susunan belanja, maupun harga barang dan jasa yang akan dibeli. SHBJ adalah salah satu  alat yang dapat membatu untuk mengukur harga wajar suatu barang/jasa yang akan dibeli., sedangkan ASB adalah salah satu alat untuk mengukur harga wajar sebuah kegiatan.

Tatacara penggunaan ASB dan SHBJ dalan Penganggaran adalah sebagai berikut :

    1. Tentukan diskripsi kegiatan yang diinginkan
    2. Cari Kegiatan sesuai diskripsi/ yang sejenis dalam daftar ASB
    3. Tentukan Target kenerja yang diinginkan untuk menentukan Variabelnya.
    4. Hitung seluruh belanja yang dibutuhkan.
    5. Masukkan/ sebarkan belanja dimaksud kedalam obyek belanja sesuai prosentase masing-masing. ( Tabel ASB )
    6. Cari barang yang ingin dibeli sesuai spesifikasi yang dikehendaki (SHBJ) dengan valume yang harganya telah dibatasi oleh prosentase ASB.
    7. Masukkan valune harga barang dan jasa tersebut dalam RKA sesuai tata urutannya.
    8. Dalam satu kegiatan yang bersifat siklik hanya dapat menggunakan satu SAB
    9. Belanja di luar ketentuan yang telah diatur diinventarisir untuk dimintakan ijin secara kolektif kepada pejabat yang berwenang.


Bahan bacaan :

AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (TINJAUAN PRAKTIS)


Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam struktur organisasi merupakan entitas yang wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah. Sesuai definisi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Satker adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satker terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satker Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Struktur akuntansi untuk Pemda menggunakan struktur akuntansi Pusat – Cabang. Dalam hal ini akuntansi yang berlaku di Satker adalah sebagai akuntansi cabang (Branch Office). Konsekuensi dari akuntansi Pusat – Cabang ini adalah adanya akun resiprokal (reciprocal account) yaitu RK-PPKD (yang ada di SKPD) di kelompok ekuitas dana, dan RK-SKPD (yang ada di PPKD) di kelompok aset. Ini karena SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari PEMDA, melalui mekanisme transfer. Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemda), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke PEMDA (seperti penyetoran uang ke PEMDA).

Akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD ini mempunyai rekening resiprokal berupa akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr) sedangkan saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD. Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi:

-     Rekening Koran-PPKD Kas

-     Rekening Koran-PPKD Piutang

-     Rekening Koran-PPKD Persediaan

-     Rekening Koran-PPKD Aset Tetap

-     Rekening Koran-PPKD Aset Lainnya

-     Rekening Koran-PPKD Belanja

-     Rekening Koran-PPK


 

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Perubahan yang terjadi pada organisasi saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Pada masa lalu perubahan organisasi cenderung stabil, namun saat ini organisasi cenderung berubah mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi zaman terutama pada upaya pencapaian tujuan organisasi

Dalam organisasi publik seperti pemerintahan daerah, perubahan tersebut terlihat jelas dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya UU No. 32/2004) yang mengatur tentang perubahan sistem sentralistik ke desentralisasi. Untuk upaya pencapaian tujuan pemerintahan daerah keberadaan UU No. 32/2004 di lengkapi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (selanjutnya UU No. 33/2004), Peratuaran Pemerintah No. 58 tahun 2005 (selanjutnya PP No.58/2005) dan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana dalam UU No. 32/2004 pasal 21 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. memilih pimpinan daerah;
c. mengelola aparatur daerah;
d. mengelola kekayaan daerah;
e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan.

Sedangkan dalam pasal 22 dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan        nasional, serta kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif didaerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut UU No. 32/2004 pasal 23 menyatakan bahwa hak dan kewajiban daerah tersebut, diwujudkan dalam rencana kerja perangkat daerah dan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan mengganti sistem anggaran tradisional dengan sistem anggaran berbasis kinerja, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 (UU No. 17/2003) pasal 19 ayat 2 bahwa “rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, ini berarti Undang-Undang tersebut, mengamanatkan sistem penganggaran berubah seratus delapan puluh derajat, dari sistem semula berupa anggaran tradisional menjadi anggaran dengan pendekatan prestasi kerja (performance budget)” (Arifin Sabeni dalam Warta Pengawasan BPKP).
Praktik sistem penganggaran di masa lalu, ketika sistem anggaran tradisional (traditional budgeting system atau line item budgeting system) diterapkan, diduga sarat dengan praktik tidak efisien, karena kebanyakan anggaran disusun dengan pertimbangan kira-kira, dan cenderung incremental. Ini lebih diperparah dengan paradigma sistem penganggaran tersebut yang lebih berorientasi pada selesainya suatu kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tersebut, tanpa perduli apakah kegiatan yang dilaksanakan itu menghasilkan suatu nilai tambah (value added) atau apakah telah selesai sesuai dengan tujuan yang diinginkan (effectiveness) (Warta Pengawasan BPKP).
Penerapan sistem anggaran yang lama, alokasi anggaran pemerintah didasarkan pada pengeluaran per sektor, program, dan kegiatan. Sektor merupakan kumpulan dari beberapa program, dan program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan. Sering terjadi satu program dikelola oleh beberapa instansi/departemen/unit organisasi, sehingga keberhasilan ataupun kegagalan suatu program tidak dapat dinilai sebagai keberhasilan atau kegagalan satu unit organisasi tertentu. Kinerja unit organisasi pelaksana program/kegiatan tidak tampak (tidak akuntabel). Selain itu, ukuran keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu program/kegiatan hanya sebatas pada selesai atau tidak selesainya program/kegiatan, belum melihat pada manfaat (outcome) dari program/kegiatan tersebut, sehingga pada saat itu unit organisasi cenderung menghabiskan anggaran untuk mengejar penyelesaian program/kegiatan.
Berbeda dengan anggaran tradisional, praktik Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terdapat perubahan yang signifikan, yakni semua kegiatan yang menggunakan anggaran, harus dapat terukur, ada input, process, output dan outcome, benefit dan impac-nya (Agus Feriyanto dalam Warta Pengawasan PBKP). Ini artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, merupakan anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP No. 58/2005). Dengan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran (PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006).
Mardiasmo (2002: 99), mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002: 182-184). Selain itu, anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979).
Pada kontek inilah otonomi daerah diterjemahkan sebagai kemandirian daerah dalam mengelola kekayaan daerah untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tentunya dibutuhkan persyaratan-persyaratan sehingga pencapaiannya dapat terukur

Harus ditegaskan lagi bahwa istilah efisiensi tidak akan perna berlaku apabila penganggaran sektor publik masih menganut anggaran surplus/defisit. Pertanyaannya kenapa demikian?…..jawabanya karena konsep anggaran surplus/defisit mewajibkan kepada penyelenggara pemerintahan menghabiskan pedanpatan yang diperoleh dalam tahun anggaran bersangkutan. Jika dicermati lebih mendalam konsep anggaran tersebut lebih berorientasi pada penyelesaian program/kegiatan daripada outcome. Sehingga banyak penelitian yang menemukan bahwa anggaran tidak berpengaruh terhadap outcome (pelayanan publik), kondisi tersebut diperparah dengan prilaku DPRD yang oportunis. hal tersebut dikemukakan juga oleh sukry abdullah dalam penelitiannya tentang Prilaku Oportunistik Legislatif dalam penganggaran daerah.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: