HIDUP, HARUS PUNYA RASHA TIDAK PUNYA RASHA PUNYA

Temuan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 Belum Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi

BPK RI telah melakukan 6 pemeriksaan pada Kabupaten Halmahera Barat yaitu Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2004, Pendapatan Daerah Tahun 2005 dan 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006 dan 2007, Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Transportasi Tahun 2007, serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Daerah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) Tahun 2007 dan 2008. Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI mengungkapkan sebanyak 81 dan 169 rekomendasi. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 28 Juli 2009 diketahui bahwa 50 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, 37 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai, dan 82 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2004 Terdapat 8 temuan pemeriksaan dan 13 rekomendasi yang seluruhnya belum ditindaklanjuti;
  2. Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Tahun 2005 dan 2006 Terdapat 10 temuan pemeriksaan dan 23 rekomendasi, sebanyak 2 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 4 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai, dan 17 rekomendasi belum ditindaklanjuti;
  3. Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006 Terdapat 26 temuan pemeriksaan dan 40 rekomendasi, sebanyak 13 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 10 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai, dan 17 rekomendasi belum ditindaklanjuti;
  4. Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Transportasi Tahun 2007 Terdapat 10 temuan pemeriksaan dan 39 rekomendasi, sebanyak 14 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai, dan 14 rekomendasi belum ditindaklanjuti;
  5. Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 Terdapat 14 temuan pemeriksaan dan 35 rekomendasi, sebanyak 21 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 12 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai, dan 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti;
  6. Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Daerah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) Tahun 2007 dan 2008 Terdapat 13 temuan pemeriksaan dan 19 rekomendasi yang seluruhnya belum ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, pada:

 

a. Pasal 20:

  1. Ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
  2. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP,
  3. Ayat (3) yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,
  4. Ayat (4) yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan LHP sebagaimanadimaksud pada ayat (1),
  5. Ayat (5) yang menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Permasalahan tersebut mengakibatkan transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah tidak tercapai. Permasalahan tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum maksimal dalam memantau dan menindaklanjuti hasil pemeriksaaan BPK RI. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum memberikan komentar.

BPK RI merekomendasikan Bupati Halmahera Barat agar:

  1. Menginstruksikan Inspektorat untuk lebih maksimal dalam memantau dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.
  2. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan kepada pihak-pihak yang tidak tanggap dan resisten terhadap kewajiban tindak lanjut hasil pemeriksaan.

 

Pemantauan (hasil Laporan BPK per 30 Juni 2009)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki auditor intern pemerintah, yaitu inspektorat. Dari hasil reviu diketahui bahwa inspektorat belum melaksanakan tugas secara optimal, hal ini terlihat dari banyaknya temuan BPK RI pada tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Hingga tanggal 30 Juni 2009 masih terdapat 85 temuan senilai Rp30.809.751.758,01 yang belum ditindaklanjuti.

Untuk kepentingan pemantauan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah membentuk Majelis Pertimbangan TP/TGR. Hingga akhir tahun 2008, Majelis belum menyelesaikan persoalan kerugian daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

 

Hasil temuan BPK RI yang perlu dilakukan investigasi lanjutan.

Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2008 Sebesar Rp17.112.140.741,00 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2008 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp383.847.582.366,53 dengan realisasi sebesar Rp362.116.089.723,00 atau 94,34%.

Diantara belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp21.731.492.643,53 terdapat belanja sebesar Rp17.112.140.741,00 yang telah dilaksanakan namun belum dibayar hingga akhir tahun 2008 yang disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2008. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009, pembayaran utang tersebut dianggarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan Utang Pokok Kepada Pihak Ketiga. Jumlah penganggaran tersebut berbeda dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Nomor 60 Tahun 2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Pembiayaan Utang Pokok Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp17.105.710.207,00 dan rincian utang sejumlah Rp17.030.710.207,00.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pendukung (Kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), Final Hand Over (FHO), Berita Acara Pembayaran (BAP), diketahui bahwa terdapat utang sebesar Rp6.464.377.550,00 yang tidak bisa ditelusuri ke dokumen pendukungnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik dapat diverifikasi yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 124:

Ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD

Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan pinjaman daerah

Hal tersebut mengakibatkan Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2008 sebesar Rp17.112.140.741,00 belum dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan Kepala DPPKAD tidak melakukan pengelolaan utang daerah sesuai ketentuan. BPK RI merekomendasikan Bupati Halmahera Barat agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala DPPKAD yang tidak melakukan pengelolaan utang daerah dengan optimal.

File lengkap tentang laporan BPK tahun 2009 klic disini

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: